Ekonom Sebut RUU BI Cuma Copy-Paste Aturan Sebelumnya

 Wakil Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto sampaikan responnya berkaitan Perancangan Undang Undang Bank Indonesia (RUU BI).

Faktor Pendukung Untuk Menang Togel

Dia memandang, RUU ini tidak mempunyai urgensi. Serta dia menyebutkan produk ini adalah kombinasi di antara Orde Lama serta orde Baru.

"Saya memandang jika ini terlihat sekali Undang-Undang ini jika misalnya draft versus yang tempo hari, 17 September itu kemungkinan jadi saran dari DPR karena itu ya Bank Sentra kita kembali lagi ke masa kombinasi di antara orde lama dengan orde baru. Sebab beberapa faktor sebenarnya cuman copy paste dari UU yang tahun 53 yang 68 ya sini hampir beberapa dimasukkan lagi jadi seakan-akan ingin bernostalgia dengan keadaan di masa Orde Baru," tutur ia dalam webinar INDEF, Kamis (1/10/2020).

Menurut dia, ada banyak faktor yang ganjil dengan diusulkannya dewan kebijaksanaan ekonomi makro.

"Ini terlihat sekali ya di antara kebijaksanaan moneter dengan kebijaksanaan fiskal cuman di sejumlah sisi pasal-pasalnya itu jadi cukup rancu demikian.

"Serta beberapa faktor yang menurut saya bermakna ini yang berperan bertambah ke dewan moneter. Dewan gubernurnya peranannya jadi tergerus lagi," katanya. Dia memberikan tambahan, dengan keadan semacam itu, maka menimbulkan pertanyaan di publik, intinya dari pasar keuangan.

"Jika misalnya versus ini yang dibuat referensi, karena itu ya pasti jadi pertanyaan beberapa orang, khususnya dari pasar keuangan. Sebab kan kelak memungkinkan kebijaksanaan itu cukup sulit untuk disebutkan jika kebijaksanaan ini berdiri sendiri berdasar analisis dinamika ekonomi yang berlangsung," jelas Eko. Selanjutnya, Eko merekomendasikan supaya draft saran RUU BI ini ditebarluaskan agar dinilai banyak faksi.

Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggodok Perppu Reformasi Keuangan serta Koreksi UU Bank Indonesia (BI). Banyak faksi lihat ini akan punya pengaruh pada independensi serta integritas Bank Sentra.

Guru Besar Pengetahuan Ekonomi UNDIP Prof. Dr. Fx Sugiyanto mengatakan, minimal ada dua hal yang dinilai jadi background pentingnya ada koreksi UU BI, yakni independensi serta pengaturan.

Dia menerangkan, berdasar UU BI yang berlaku sekarang ini, BI tidak mempunyai arah berkaitan perkembangan ekonomi keseluruhannya. Sementera menurut dia, BI harusnya ikut peran dalam perkembangan ekonomi Tanah Air.

"Jika di undang-undang yang saat ini arah Bank Indonesia itu tidak menyangkutkan dengan perkembangan ekonomi. Saya berpandangan jika apa saja yang ingin diraih Bank Indonesia itu harus merujuk ke arah ekonomi keseluruhannya," katanya dalam webinar INDEF, Kamis (1/10/2020).

Selanjutnya, FX Sugiyanto mengutamakan pada ide perkembangan ekonomi berkepanjangan untuk arah dari BI. Dimana dia memandang, stabilisasi harga adalah sisi dari usaha untuk capai perkembangan ekonomi berkepanjangan.

"Kita bicara mengenai ide berkepanjangan, karena itu sebenarnya didalamnya sudah pasti berkaitan dengan bagaimana kualitas perkembangan itu harus diraih. Jadi, yang ingin saya berikan ialah, jika gagasan klausal 7 itu tentang arah Bank Indonesia itu perlu masukkan perkembangan ekonomi berkepanjangan untuk referensi BI dalam rencana capai arah untuk pengaturan harga," jelas ia.

Awalnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ajukan saran koreksi Undang-Undang mengenai Bank Indonesia (BI). Ini memunculkan kecemasan buat investor. Karena, koreksi ini dipandang akan mengurangi independensi BI.

Menyikapi hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengutamakan sekarang ini pemerintah belum lakukan bahasan. DI bagian lain, Presiden akan masih jamin independensi dari Bank Indonesia.

"Bisa kami berikan serta kita perhatikan, 2 September 2020 (lantas) Bapak Presiden telah menegakkan serta jamin independensi Bank Indonesia dalam kesempatan kali ini beliau memberi keterangan buat kores asing," kata Perry dalam video pertemuan, Kamis (17/9/2020).

Demikian pula, lanjut Perry, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dalam info persnya pada 4 september 2020 memperjelas hal sama.

"Dari info wartawan Ibu menkeu huruf (f), beliau mengatakan, tentang koreksi Undang-Undang mengenai Bank Indonesia yang disebut ide DPR, pemerintah belum mengulas sampai sekarang ini. Keterangan presiden telah jelas jika kebijaksanaan moneter tetap harus dapat dipercaya efisien serta berdiri sendiri," jelas Perry.

Korban bencana banjir dapat menukarkan uangnya bila rusak terserang rendaman banjir. Penukaran dapat dilaksanakan di loket Bank Indonesia. Tetapi ada ketentuannya, apa sajakah?